MASYARAKAT sekitar Banjarmasin tidak mengenal banjir. Genangan yang meluap hanya disebutnya “air pasang”. Tidak ada yang khawatir apalagi terkejut saat air pasang. Air akan segera surut kembali sesaat hujan reda karena rawa-rawa di lingkungannya masih utuh, pohon dan semak masih luas, dan rumah kayu tradisional mereka tipe panggung dengan tanah dasar terbuka.
MEREKA sangat yakin, alam telah bijak mengatur lingkungan hidup ini untuk selalu aman. Meski ketenangan mereka sebenarnya telah terancam oleh maraknya pembangunan dan diuruknya rawa sepanjang jalan raya Bandara Syamsudin Noor-Banjarmasin.
Biarpun berbeda dengan apa yang dipikirkan warga Banjar tadi, senyatanya bencana banjir memang bukan lagi merupakan hal yang mengejutkan seluruh warga negeri ini. Nyaris semua lapisan masyarakat tahu banjir akan selalu datang, bahkan jadwal waktu serta lokasinya sekali pun. Yang tidak pernah disadari, banjir adalah bencana alam, yang terjadi justru oleh majunya peradaban dan pembangunan, bukan dikehendaki oleh alam.
Korban utamanya masyarakat (miskin) yang harus bertahan dalam kemajuan pembangunan ini dan harus rela memanipulasi kehidupannya menantang banjir, dan terjebak dalam alur bencana banjir (flood disaster track) yang jelas terjadwal tadi. Ironisnya masyarakat tingkat atas justru sering kali mendapat kesempatan kemakmuran dengan memanfaatkan derita publik, dan lebih diperhatikan kebutuhannya saat banjir datang menyapu permukiman dan jalanan perkotaan.
Banjir bukan hanya merupakan fenomena terganggunya alam dan sistem ekologi karena secara struktural dan sosial, masyarakat sendiri dan pemerintah telah bersama-sama mengabaikan kejadian banjir. Banjir Jakarta bahkan menjadi ikon “kemajuan” pembangunan nasional akhir-akhir ini (Kompas, 23/01/05). Maka, menjadi mimpi kalau banjir Jakarta akan dapat diatasi, apalagi dengan kebijakan tambal sulam yang dibarengi perilaku pembangunan fisik tidak ramah lingkungan.
Dan seperti biasa, rusaknya hutan dan keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung lalu menjadi pembicaraan hangat. Padahal, menyalahkan DAS kali Ciliwung saja, meskipun daerah tangkapan air (catchment area) bagian hulu atau tengahnya sudah tidak memiliki kemampuan resap air hujan yang baik, ternyata tidaklah cukup.
Karena daerah pembangunan dan permukiman yang tergenang banjir Jakarta umumnya memang semakin berada di bawah garis ambang luap air (GALA), lahan Jakarta dan sekitarnya sudah nyaris tidak ada yang terbuka, danau/situ/rawa bahkan dialihfungsikan menjadi permukiman daratan. Tinggi luapan air pun selalu meningkat dari kondisi normal. Karena itu, permasalahan penyebab banjir Jakarta harus diperlebar pada pola pembangunan daerah hilir serta perilaku pemerintahan dan masyarakatnya sebagai penyebab utama banjir di DKI Jakarta itu sendiri.
Apa yang terjadi di ibu kota Jakarta dan kota-kota lain di negeri ini memang sangat memprihatinkan. Pembangunan lapisan beton yang tidak menyisakan ruang serap air, permukiman di daerah rendah yang rawan genangan air, pembuangan sampah di sungai-sungai, pembukaan hutan dan lahan yang intolerantif, sampai dilakukannya pengurukan rawa dan pantai (Jakarta) untuk keserakahan pembangunan rumah mewah dan permukiman eksklusif semakin hari semakin sulit dicegah.
Jeritan masyarakat golongan bawah dan teriakan para konservasionis sudah jamak tidak didengarkan. Bahkan, Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berupaya mencegah rencana pengurukan pantai utara Jakarta pun dikalahkan peradilan TUN tahun 2004.
PULAU Jawa yang sempit dengan kepadatan penduduk 150 juta jiwa dan luas hutan negara yang hanya 20 persen luas daratan menjadi daerah yang paling menderita oleh banjir dan bencana olah lahan lainnya. Hutan yang sebagian telah gundul dengan cepat dipersalahkan karena dianggap tidak mampu melindungi wilayah ini dari amukan run-off aliran hujan tersebut.
Masyarakat sendiri tabu disalahkan. Apalagi penjarahan hutan besar-besaran tahun 1999-2000 yang merusak hutan produksi dan hutan lindung di Jawa tersebut dipicu oleh pernyataan pemimpin negara waktu itu bahwa hutan dan lahan perkebunan adalah milik rakyat yang merepotkan pemangku kawasan dan aparat pengendalinya. Hutan juga tetap dituduh menjadi biang bencana meskipun luas lahan pertanian dan permukiman milik masyarakat di luar kawasan hutan Jawa yang rusak akibat ulah manusia mencapai 9 juta hektar, lebih luas daripada hutan yang perlu direhabilitasi seluas 1,7 juta hektar.
Mungkinkah banjir terjadi karena jumlah curah hujan sekarang bertambah? Secara teori tidak mungkin. Karena, banyaknya pengurangan pepohonan justru menyusutkan potensi jumlah awan presipitasi hujan sampai 30 persen. Teoretis penyebab utama banjir adalah terganggunya perimbangan antara air infiltrasi, run-off dan evapotranspirasi akibat perubahan daya serap lahan. Hilangnya pepohonan dan masifnya permukaan lahan di hulu maupun di hilir, apalagi pada lahan yang miring, hilangnya fungsi penyerap air limpas seperti rawa-pantai di hilir, dan tersumbatnya aliran air sungai adalah penyebab utama banjir yang hampir seluruhnya diciptakan oleh peradaban manusia.
Di luar itu, banjir juga terjadi karena pertemuan air limpas dengan naiknya pasang laut di daerah pantai. Sedangkan bencana tsunami yang menerjang sampai selebar 6 kilometer daratan pantai barat wilayah Sumatera merupakan kasus banjir yang lain meskipun kuatnya terjangan air itu terjadi karena hilangnya hutan mangrove akibat pengabaian manusia juga.
MESKI jelas informasinya, mencari akar penyebab banjir menjadi tidak mudah karena semakin kompleksnya permasalahan struktur pembangunan dan pola kehidupan sosial. Salah satu penyederhanaan dapat dilakukan dengan memilah faktor fisik dan perlakuan teknik yang terkait dengan bentang lahan. Satuan penilaiannya tentu ekosistem DAS atau ekosistem pulau. Perilaku pembangunan dan perilaku kehidupan masyarakat sebagai penentu utama kejadian banjir merupakan bagian penting dalam pencarian penyebab banjir.
Kebijakan pembangunan merupakan bagian yang memiliki peran paling signifikan terhadap terjadinya bencana banjir. Penetapan aturan permukiman, kebijakan pengelolaan hutan, penebangan pohon di areal sensitif bencana, kebijakan perizinan permukiman, perkantoran dan bahan galian, arah perluasan kota dan banyak lainnya sangat berpengaruh terhadap keamanan lingkungan. Karena itu, tidak keliru agar perkotaan juga harus dianggap sebagai ekosistem yang wajib memiliki studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan rancangan planologi pembangunan memuat sistem pengendalian banjir dan upaya penghindaran bencana tersebut sejak dini.
Yang relatif samar adalah peran masyarakat sendiri yang sering kali sulit diatur ketertibannya. Pluralitas komposisi dan tingkat sosial masyarakat kita mendorong bencana banjir semakin meluas dan meningkat kualitasnya. Apabila pun sudah jelas penyebab utama banjir adalah kurang terserapnya presipitasi air hujan, pemerintah dan masyarakat menutup mata terhadap pelanggaran kaidah penggunaan lahan (pertanian) di daerah hulu dan daerah sepanjang aliran air. Masyarakat harus dididik untuk ikut melestarikan lingkungan, termasuk tak membuang sampah sembarangan, sejak bangku sekolah dasar di seluruh pelosok.
Faktor alam berupa iklim, perpindahan udara, air pasang laut, dan patahan tektonik bumi merupakan penyebab yang tidak dapat dikelola oleh manusia. Satu-satunya yang dapat dijinakkan hanyalah siklus hidrologi dan jaringan pengaliran air daratan. Justru di situlah peran besar manusia berada, mau kebanjiran atau tidak semua berpulang kepada kita semua.
Pemerintah kiranya tidak boleh “panik” melakukan upaya penanggulangan hanya karena telanjur tidak antisipatif dan baru bergerak saat banjir terjadi. Metode penanganan banjir secara konvensional, seperti sodetan sungai, meluruskan arah aliran sungai, membuat talut dan beronjong kawat yang tidak digunakan lagi di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Eropa, Jerman, dan Jepang, perlu terus dialihkan menggunakan metode ekohidrolik (ecological hydraulics).
Saat ini, meskipun cara penanaman vegetasi memerlukan waktu panjang dan tidak cepat berfungsi efektif, metode yang sangat berbeda dengan teknik konvensional di atas justru perlu terus dipopulerkan, dibarengi dengan membuat sumur resapan air dan teknik konservasi kanan-kiri sungai (kakisu) serta manajemen peradaban manusia
Akan tetapi, bila banjir tak akan mampu dihadapi, solusi paling bijaksana adalah hindari saja wilayah itu untuk tidak berebut tempat dengan air bah. Namun, mungkinkah itu dilakukan warga Jakarta yang terpaksa harus tinggal di cekungan lembah sungai Ibu Kota dan bergulat setiap saat tertentu melawan banjir?
Tengok Pula: Ternyata Jakarta Memang Seindah Venesia
Oleh: Transtoto Handadhari
Kepala Pusat Informasi Kehutanan
Sumber: Kompas, Sabtu, 29 Januari, 2005.
