Andai kata Jakarta lumpuh pada tahun 2014 atau sebelumnya, dan tetap menjadi langganan banjir jika musim hujan tiba, maka wajah buruk ini akan seperti iklan “Apa Kata Dunia” tentang Jakarta.
Apabila musibah terus terjadi, apakah semua tetap sepakat untuk menjadikannya sebagai ibu kota negara? Jika mencari ibu kota baru, usulan ini pasti akan menimbulkan sikap pro dan kontra. Jangankan untuk pindah, sekadar mengusulkan konsep megapolitan saja sudah cukup menguras energi. Wacana untuk mencari ibu kota alternatif bukanlah sesuatu yang naif. Sebab, sejarah kita pernah menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara. Bahkan, pemerintah kolonial Belanda pernah berniat menjadikan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan.
Sayang rencana ini batal terwujud karena tentara Jepang keburu masuk. Pada masa Bung Karno, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, juga ditawarkan sebagai kota alternatif. Pada masa Orde Baru, Kecamatan Jonggol di Bogor juga menjadi wacana pusat pemerintahan baru.
Mimpi punya ibu kota baru bisa sekadar angan-angan antara harapan dan kenyataan. Jika mencari kota alternatif sebagai ibu kota baru bisa menimbulkan polemik, maka solusi “memindahkan lokasi pusat pemerintahan nasional” bisa menjadi pilihan alternatif. Dasar pertimbangan utama adalah untuk mengurangi beban Jakarta.
Dengan konsep ini kita akan melakukan redistribusi fungsi dan peran Jakarta ke wilayah sekitarnya. Jika kita tetap bertahan di Jakarta, maka hitungan kerugian sudah kita rasakan saat ini, yakni Rp 43 triliun untuk kemacetan dan empat-tujuh triliun rupiah akibat banjir lima tahunan. Belum lagi bicara sampah, polusi, dan sebagainya.
Mencari wilayah alternatif sebagai pusat pemerintahan, di sekitar atau dekat Jakarta mungkin bisa menjadi pilihan terbaik. Ada beberapa kawasan yang cukup representatif. Sekadar contoh (tidak bermaksud promosi), kawasan Lippo Karawaci bisa dijadikan sebagai contoh model pengelolaan pusat pemerintahan baru.
Kawasan ini mirip “a little Singapore” bersih, modern, tertib, hijau, dan terjaga keamanannya. Jika lokasi pusat pemerintahan nasional berada di sekitar kawasan ini, lokasinya cukup representatif. Selain mudah diakses dari Jakarta, dekat Bandara Soekarno-Hatta, dapat dibangun MRT berbasis kereta ekspress dari Jakarta, Bintaro, atau Tangerang.
Dengan pola pemisahan ini, diharapkan beban Jakarta dapat berkurang. Pemprov DKI secara fokus akan membenahi Jakarta dan menjadikannya sebagai pusat jasa dan perdagangan internasional. Sementara pengelolaan “pusat pemerintahan” baru akan dikelola oleh badan pengelola atau otorita sehingga memudahkan aspek estate manajemennya.
Yayat Supriatna Pengajar Teknik Planologi Universitas Trisakti
Kompas: Jumat, 30 November 2007
