Itu adalah pendapat yang terekam dalam diskusi “Mencari Administrator Ulung untuk Duduk di Merdeka Selatan” yang diselenggarakan Kompas beberapa hari lalu.
Diskusi ini mencoba memetakan persoalan Ibu Kota dan melihat kapabilitas yang harus dipunyai gubernur yang akan memimpin administrasi pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta periode 2007- 2012.
Nama para calon sudah beredar. Tidak lama lagi warga Jakarta untuk pertama kalinya akan memilih langsung gubernur mereka.
Jakarta—dahulu Batavia—pada mulanya adalah sebuah bandar yang pertumbuhannya menjadi kota besar berlangsung karena fungsinya melayani perdagangan internasional dan pelayaran antarpulau di Nusantara.
Kini Jakarta, yang pada 22 Juni 2007 nanti akan berusia 480 tahun, meliputi wilayah yang luasnya 661,52 kilometer persegi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI mencatat, hingga Oktober 2006 lalu Jakarta dihuni oleh lebih dari 7,5 juta jiwa. Setiap hari kerja, sekitar dua juta manusia keluar masuk Jakarta untuk berbagai keperluan.
Sejak Indonesia merdeka, mulai dari Wali Kota Suwirjo (1945-1951) hingga Gubernur Sutiyoso (1997-2007), sudah 11 tokoh yang memimpin administrasi pemerintahan kota ini, baik sebagai wali kota maupun sebagai gubernur, setelah status Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota tahun 1960.
Menjadi Gubernur DKI Jakarta berarti mengurus kota yang sarat fungsi. Jakarta adalah ibu kota negara. Di kota ini berhimpun 82 kedutaan besar negara sahabat. Ia adalah kota pusat pemerintahan dan politik, militer, bisnis, pendidikan, kebudayaan, hiburan, rekreasi, serta wisata.
Keanekaragaman fungsi serta pengaturan ruang-ruang fisik kota demi keberlangsungan segala aktivitas itu menjadikan Jakarta lebih menonjol dibandingkan dengan kota lain di Indonesia.
Surjadi Soedirdja, Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997, dalam diskusi itu menyebutkan, masalah yang dihadapi Jakarta besar skalanya, berat bobotnya, dan kompleks keterkaitannya.
Besar skalanya, dalam arti pembangunan Jakarta harus dilihat dalam konteks nasional, regional, maupun internasional. Berat bobotnya, karena pembangunan Jakarta harus memperhitungkan perannya sebagai ibu kota negara, yang dituntut untuk bersih, indah, aman, nyaman, dan representatif.
Jakarta, dengan kelengkapan infrastruktur kotanya, akan menjadi acuan bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia. Karena itu, bobot pembangunan Jakarta harus membuahkan dampak positif bagi segenap warganya.
Pengembangan kota Jakarta dikatakan kompleks karena kota ini terkait dengan daerah lain. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Jawa Barat: Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Kelak imbas eksternalitas pembangunan Jakarta akan meluas sampai ke wilayah Puncak dan Cianjur. Pembangunan kota Jakarta harus terintegrasi dengan pertumbuhan daerah Bodetabek dan juga kota-kota lain di Pulau Jawa. Kemajuan pembangunan Jakarta yang jauh meninggalkan perkembangan daerah lainnya akan memperbesar arus urbanisasi ke Ibu Kota.
Sebagaimana layaknya sebuah kota, Jakarta harus mampu memenuhi fasilitas dasar bagi warganya. Sosiolog dan pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, dalam diskusi yang sama mengatakan bahwa setiap kota harus mampu menyediakan tujuh fasilitas dasar, yakni permukiman, air bersih, transportasi, prasarana, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Administrator kota akan dinilai berhasil bila dia mampu memenuhi ketujuh kebutuhan dasar itu.
Hanya saja, bagi warga Jakarta, fasilitas dasar itu dirasakan masih jauh dari memuaskan. Kenapa? Selain karena berat dan kompleksnya persoalan, pembangunan Jakarta berjalan seakan-akan tanpa kesinambungan.
Ganti gubernur, berarti ganti program. Keengganan meneruskan program gubernur terdahulu itu menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap konsep, pemikiran, dan usaha yang telah dilakukan. Sekaligus ia memperlihatkan seakan-akan ada arogansi: “Akulah yang sekarang jadi pemimpin, akulah kini yang menentukan.”
Kegagalan menjaga Condet di Jakarta Timur sebagai cagar budaya Betawi yang “telantar dan rusak”—sehingga harus dicarikan penggantinya di Situ Babakan, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan—hanyalah salah satu contoh inkonsistensi merawat Jakarta.
Terminal bus luar kota yang pada masa Gubernur Ali Sadikin digeser ke wilayah pinggir (Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres)—buat mengurangi tekanan kepadatan lalu lintas di tengah kota—pernah akan “dikembalikan” ke pusat kota lewat gagasan Terminal Terpadu Manggarai.
Proyek yang mengundang kritik ini urung setelah dihadang krisis ekonomi, Orde Baru runtuh, dan rezim yang memerintah berganti.
Wilayah yang oleh rencana tata ruang—disahkan menjadi peraturan daerah—diperuntukkan sebagai daerah resapan bisa berubah menjadi daerah yang sarat dengan kegiatan komersial. Ini adalah contoh inkonsistensi yang lain. Kepentingan sesaat dengan alasan mengisi “kantong” pendapatan asli daerah (PAD) menjadikan rencana dan pengembangan Jakarta berlangsung penuh improvisasi.
Memanusiakan Jakarta
Yang juga tidak kalah pentingnya, seperti yang diidentifikasi dalam diskusi ini, Jakarta punya masalah dalam hal birokrasi. Surjadi mengingatkan bahwa fokusnya adalah “memanusiakan” Jakarta.
Syarat agar Jakarta dapat dimanusiakan adalah dibenahinya seluruh tatanan lembaga, petugas, sistem, dan mekanisme yang memungkinkan terpenuhinya ketujuh kebutuhan dasar yang disebut tadi. Singkat kata, birokrasi harus dibenahi, siapa pun gubernurnya.
Birokrasi, secara personal maupun institusional, adalah petugas yang menjalankan kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Teori mengajarkan, birokrasi harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan, dan memberikan kepuasan dalam pelayanan publik.
Akan tetapi, dalam kenyataan yang melekat erat pada birokrat adalah ungkapan sinis “jika urusan bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?”.
Birokrasi impoten
Orientasi pada kekuasaan yang amat kuat membuat birokrasi makin jauh dari misi sebagai pelayan publik. Birokrasi dan para pejabatnya menempatkan diri lebih sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat. Sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan umum cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan orang banyak.
Hasil jajak pendapat tentang birokrasi yang dilakukan Kompas, Maret 2007, mengindikasikan bahwa birokrasi gagal menjalankan fungsi pelayanan umum. Urusan dengan birokrasi adalah urusan yang tidak mengenal kepastian waktu. Masyarakat juga menilai, aparat mudah disuap.
Birokrasi, demikian Tamrin Amal Tomagola, digerogoti lima “penyakit”, yakni incoherence (ketidaklogisan/tanpa hubungan), inward looking (berorientasi ke dalam), inconsistence (ketidakkonsistenan/berubah-ubah), incompetence (ketidakcakapan), dan impotence (ketidakmampuan).
Ketidaklogisan dapat terjadi dalam peraturan yang dibuat. Peraturan di tingkat gubernur tidak jarang berbeda dengan peraturan di tingkat pusat. Sifat lebih mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan umum, menurut Tamrin, diakibatkan oleh terjadinya pengaplingan di setiap jenjang eselon maupun di setiap instansi yang ada.
Pengaplingan berlangsung dalam beragam bentuk, berdasarkan kesukuan, agama, bahkan asal perguruan tinggi. Ketidaklogisan suatu peraturan dan sifat mendahulukan kelompok menghasilkan ketidakkonsistenan tindakan birokrasi.
Birokrasi diperparah lagi oleh ketidakcakapan para pejabat dan anak buahnya, yang bersumber pada latar belakang pendidikan, dan juga disebabkan oleh lemahnya komitmen pada profesi. Muara dari semua itu adalah ketidakmampuan melayani kepentingan umum. Birokrasi jadi impoten.
Jakarta, tempat lebih dari 80 persen uang di Indonesia beredar, memiliki beragam persoalan. Masalah itu tetap rumit manakala berada di tangan birokrasi yang sakit. Perkembangan Jakarta hanya dapat dirasakan secara fisik, tetapi daya dukung lingkungan menurun.
Ketika DKI akan berganti gubernur, banjir dan akibatnya makin parah, kemacetan lalu lintas bertambah buruk, dan korban demam berdarah kian banyak. Mengurus Jakarta menjadi kian sulit.
Kompas: 19 Mei 2007
