Sebagai gubernur baru, Fauzi Bowo langsung menanggung dua beban berat yang terkait dengan tema kampanye pencalonannya. Pertama, bencana banjir yang pada musim penghujan kali ini tampaknya hadir lebih cepat. Kedua, kemacetan lalu lintas luar biasa nyaris di setiap titik Ibu Kota.
Dalam soal kemacetan, telunjuk banyak orang kini tertuju pada proyek koridor-koridor baru busway. Pembangunan serentak tiga koridor dengan ambisi besar untuk menuntaskannya pada akhir tahun telah memicu keruwetan lalu lintas. Lontaran kejengkelan kali ini melampaui situasi saat tujuh koridor sebelumnya dibangun.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat terdapat 116 titik kemacetan baru gara-gara busway, sebanyak 41 di antaranya lahir akibat proyek tiga koridor terakhir. Masalah kian panas karena salah satu titik kemacetan adalah Pondok Indah, kawasan elite yang terkena proyek busway.
Campur tangan Presiden atas situasi Ibu Kota ini menghasilkan sejumlah langkah pintas. Hal yang mencolok adalah pencampuran lalu lintas busway dan nonbusway, pembongkaran konstruksi busway yang belum difungsikan, dan pelandaian lajur busway agar bisa dilalui angkutan lain. Melihat langkah pintas tersebut, kita melihat kekalahan konsep busway.
Kita sadar busway bukan segalanya dalam mengatasi kemacetan. Tapi, menyudutkan konsep ini adalah kesalahan besar. Kemacetan lalu lintas tak selayaknya melahirkan kemacetan pikiran. Kota yang menginspirasi kita, Bogota, pun menerima penentangan serupa, namun akhirnya banyak orang berterima kasih pada Wali Kota Penalosa yang mempertahankannya.
Persoalan utama kita adalah tidak lengkap mengadopsi konsep ini. Bus pengumpan busway, misalnya, tetap saja tidak menjamin kenyamanan dan keamanan. Penumpang turun pun, bus-bus itu tetap berjalan, enggan berhenti. Penumpang naik sama saja, dipaksa berlari-lari dan meloncat karena bus tetap melaju.
Belum lagi persoalan bus-bus lama yang tetap bersinggungan jalur dengan busway. Selain itu, tempat parkir yang layak bagi pemilik kendaraan yang hendak menggunakan busway pun terbatas. Dan, hal yang tak kurang pentingnya, busway kita tak mengadopsi langkah Bogota yang menempatkan sepeda sebagai bagian dari konsep angkutan umum. Tak ada tempat parkir sepeda di halte-halte busway kita.
Semestinya, kemacetan kali ini melahirkan dukungan lebih kuat terhadap busway agar masyarakat mau menggunakannya. Pembenahan bus pengumpan dipercepat. Pembangunan koridor dikebut. Tempat parkir mobil, motor, dan sepeda di terminal keberangkatan dan halte-halte disediakan.
Kebijakan pencampuran lajur busway dan nonbusway bukanlah tindakan yang tepat bagi masyarakat kita yang tidak disiplin. Sekarang pun, tanpa kebijakan itu, banyak mobil melanggar lajur. Setelah diterapkan, busway benar-benar lumpuh. Waktu tempuh di sepotong lajur kawasan Mampang, misalnya, molor dari lima menit menjadi satu jam. Kalau sudah begini, apakah busway masih punya arti?
Dalam soal kemacetan, telunjuk banyak orang kini tertuju pada proyek koridor-koridor baru busway. Pembangunan serentak tiga koridor dengan ambisi besar untuk menuntaskannya pada akhir tahun telah memicu keruwetan lalu lintas. Lontaran kejengkelan kali ini melampaui situasi saat tujuh koridor sebelumnya dibangun.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat terdapat 116 titik kemacetan baru gara-gara busway, sebanyak 41 di antaranya lahir akibat proyek tiga koridor terakhir. Masalah kian panas karena salah satu titik kemacetan adalah Pondok Indah, kawasan elite yang terkena proyek busway.
Campur tangan Presiden atas situasi Ibu Kota ini menghasilkan sejumlah langkah pintas. Hal yang mencolok adalah pencampuran lalu lintas busway dan nonbusway, pembongkaran konstruksi busway yang belum difungsikan, dan pelandaian lajur busway agar bisa dilalui angkutan lain. Melihat langkah pintas tersebut, kita melihat kekalahan konsep busway.
Kita sadar busway bukan segalanya dalam mengatasi kemacetan. Tapi, menyudutkan konsep ini adalah kesalahan besar. Kemacetan lalu lintas tak selayaknya melahirkan kemacetan pikiran. Kota yang menginspirasi kita, Bogota, pun menerima penentangan serupa, namun akhirnya banyak orang berterima kasih pada Wali Kota Penalosa yang mempertahankannya.
Persoalan utama kita adalah tidak lengkap mengadopsi konsep ini. Bus pengumpan busway, misalnya, tetap saja tidak menjamin kenyamanan dan keamanan. Penumpang turun pun, bus-bus itu tetap berjalan, enggan berhenti. Penumpang naik sama saja, dipaksa berlari-lari dan meloncat karena bus tetap melaju.
Belum lagi persoalan bus-bus lama yang tetap bersinggungan jalur dengan busway. Selain itu, tempat parkir yang layak bagi pemilik kendaraan yang hendak menggunakan busway pun terbatas. Dan, hal yang tak kurang pentingnya, busway kita tak mengadopsi langkah Bogota yang menempatkan sepeda sebagai bagian dari konsep angkutan umum. Tak ada tempat parkir sepeda di halte-halte busway kita.
Semestinya, kemacetan kali ini melahirkan dukungan lebih kuat terhadap busway agar masyarakat mau menggunakannya. Pembenahan bus pengumpan dipercepat. Pembangunan koridor dikebut. Tempat parkir mobil, motor, dan sepeda di terminal keberangkatan dan halte-halte disediakan.
Kebijakan pencampuran lajur busway dan nonbusway bukanlah tindakan yang tepat bagi masyarakat kita yang tidak disiplin. Sekarang pun, tanpa kebijakan itu, banyak mobil melanggar lajur. Setelah diterapkan, busway benar-benar lumpuh. Waktu tempuh di sepotong lajur kawasan Mampang, misalnya, molor dari lima menit menjadi satu jam. Kalau sudah begini, apakah busway masih punya arti?
Republika: Rabu, 14 Nopember 2007
